Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran sebanyak 9.062 entitas keuangan ilegal dalam periode 2017 hingga 2024. Banyak platform judi online yang aktif mempromosikan diri di media sosial dengan iklan menarik, yang sayangnya sering kali dilihat oleh pengguna internet dari berbagai usia. Pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), juga menerapkan berbagai cara untuk memberantas judi online. Penyelenggara perjudian terancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau pidana denda maksimal Rp 25 juta, sedangkan orang yang ikut bermain judi dikenai Pasal 303 bis KUHP berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda maksimal Rp 10 juta. Dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, judi online bukan sekadar slot masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial yang merugikan masyarakat kecil. Presiden menyampaikan pesan agar pemberantasan ini dilakukan serius dan tanpa kompromi.
Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024. Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM). Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu, kelompok tahun mencapai 10,97 persen; tahun sebanyak 12,82 persen, kurang dari 50 tahun 33,98 persen, dan rentang tahun mencapai 40,18 persen. Karena teman-teman yang lain tuh di-lay-off, mereka jadi sering ngumpul di salah satu rumah teman. Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Periksa Data, pembaca dapat mengirimkannya ke email Namun, PPATK berharap koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Polri, OJK, industri perbankan, dan penyedia dompet digital, dapat menekan angka tersebut hingga separuhnya.
Mensos Gus Ipul Bacakan Presensi Apel Perdana, ASN yang Bolos akan Disanksi
Selain itu, akses masyarakat terhadap judi online menurun 50%, berdasarkan data PPATK. Hingga Februari 2024, PPATK telah menerima lebih dari 8.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sejak awal tahun hingga Maret 2024, OJK telah memblokir 5.000 rekening yang terkait dengan aktivitas judi online. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan lonjakan dramatis dalam aktivitas judi online. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 3,5 juta orang, dengan mayoritas, yakni sekitar 80%, berasal dari kalangan menengah ke bawah. Sementara itu, Kominfo telah menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sosialisasi memberantas judi online.
- Lebih dari 99% penghapusan konten terkait perjudian juga dilakukan secara proaktif tanpa menunggu laporan pengguna.
- Presiden RI Prabowo Subianto kembali membahas penanganan judi online dalam pertemuan di Istana beberapa waktu lalu.
- Memahami pentingnya mengelola uang dengan baik dapat membantu seseorang menghindari godaan berjudi.
- Selain itu, akses masyarakat terhadap judi online menurun 50%, berdasarkan data PPATK.
Perlu adanya patroli siber sepanjang waktu untuk menuntaskannya masalah judi online dari akar. Hingga saat ini masih ditemukan modus penggunaan rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening dan jual-beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku perjudian online untuk dipakai sebagai rekening penampungan dana perjudian. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M. Syahduddi menjelaskan bahwa klaster pertama adalah individu yang menjual atau menyewakan rekening bank pribadinya untuk digunakan sebagai tempat penampungan transaksi judi online. Langkah ini didukung dengan pengembangan situs cekrekening.id, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi rekening terindikasi ilegal. Platform ini diintegrasikan dengan anti-scam center yang digagas OJK untuk meningkatkan literasi digital. Jabatan ini dibentuk untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital, termasuk judi online dan pencurian data, serta diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan ruang digital di Indonesia.
836 Anak di DKI Terlibat Judol, KPAI Soroti Judi Menyaru Game Biasa
Memahami pentingnya mengelola uang dengan baik dapat membantu seseorang menghindari godaan berjudi. Beberapa pemain judi yang terlilit hutang terkadang melakukan tindakan kriminal untuk menutupi kerugiannya. “Dukungan emosional dan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat dapat membantu individu yang mengalami kecanduan untuk mencari bantuan tanpa rasa takut dijauhi atau dihakimi,” jelasnya. Pemerintah tampak bersungguh-sungguh dengan berbagai langkah yang diambil, mulai dari arahan presiden hingga pembentukan kelompok kerja khusus. Pertama dengan bekerja sama dengan platform-platform teknologi dan penyelenggara jasa internet untuk melakukan pemblokiran. “Tidak terjerumus dan mengharapkan penghasilan sendiri online yang sebaliknya malah membuat mereka makin terpuruk,” tutur Alfons.
Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Main Judi Online, Transaksi Capai Rp 1,4 Miliar
Disampaikan Budi, gara-gara judi online saat ini situasinya dinilai sudah meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Presiden mempercayakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Hadi Tjahjanto untuk memimpin satgas terpadu tersebut. Demikian jawaban kami seputar pidana judi online dari luar negeri, semoga bermanfaat. “PPATK mencatat, sejak 2017 sampai 2024, itu terjadi peningkatan judi online secara signifikan,” ujar Hadi dalam pemaparannya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginstruksikan perbankan di Indonesia untuk memblokir ribuan rekening yang diduga terlibat transaksi judi online. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan jumlah rekening yang diminta diblokir kini mencapai 8.618. Inimenunjukkan bahwa pelaku industri keuangan, termasuk penyedia e-walletdan lembaga keuangan, memiliki tanggung jawab untuk membatasi akses keuanganuntuk judi online. Platformmedia sosial memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi konten judi onlinedi kanal mereka. Perusahaan teknologi harus memperketat kebijakan komunitasmereka dan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang melanggar.
